^Back To Top

Search

BKD, Diklat Kota Banjarmasin

Info kesejahteraan PN

0924807
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Jumlah Seluruhnya
91
542
633
3488
4121
0
924807
IP Anda : 54.224.85.209
Tgl Hari ini: 24-05-2016
Info Terpilih

Honorer K2 menjadi PR Bagi Semua, Pusat Maupun Daerah

Bima Haria Wibisana diwawancari oleh para awak media terkait tentang tenaga honorer. (Foto:mia) Jakarta-Humas BKN, Kualitas, Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Honorer K2 yang direncanakan diangkat menjadi CPNS membutuhkan upaya dan terobosan bagi banyak pihak, baik Instansi Pusat maupun Daerah. Upaya menyelaraskan dan meningkatkan kualitas sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat dengan…

Yulina Setyawati: e-PUPNS Usung Tiga Konsep

Bandung-Humas BKN, Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN Yulina Setyawati menyampaikan bahwa pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik (e-PUPNS) mengusung tiga konsep yakni awareness, delegating, fast. Pernyataan tersebut disampaikan Yulina dalam Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Sistem e-PUPNS bagi Pengelola Kepegawaian se-wilayah Kanreg III BKN Bandung, Senin (10/8/2015). Deputi…

Setiap Pegawai Bertanggungjawab atas Datanya Masing-masing

Maros – Humas BKN, Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Secara Elektronik (e-PUPNS) tahun 2015 merupakan cara untuk menyempurnakan database PNS yang ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini. Hal ini disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat memberikan arahan dan membuka secara langsung sosialisasi e-PUPNS wilayah kerja Kantor…

UU ASN Wajibkan Instansi Pemerintah Sampaikan Data Mutakhir Pegawai ke BKN

Jakarta-Humas BKN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa untuk menjamin keter paduan dan akurasi data dalam sistem informasi ASN, setiap instansi Pemerintah wajib melakukan pemutakhiran data secara be rkala dan disampaikan kepada BKN. Hal itu, di atur dalam UU ASN Pasal 127 ayat 3. Terkait…

Pengangkatan Honorer Beresiko Terjadinya Keterlambatan Pengelolaan SDM Aparatur yang Berkualitas

Jakarta-Humas BKN, Dinamika yang saat ini menjadi isu hangat adalah permasalahan pengangkatan tenaga honorer eks kategori II. Dengan mempertimbangkan aspirasi tenaga honorer, keinginan wakil rakyat dan harmonisasi hubungan antara Pemerintah dan DPR, maka Pemerintah akhirnya harus menerima desakan tenaga honorer eks kategori II untuk diangkat menjadi PNS. Kebijakan ini tentu akan memberi dampak kepada seluruh instansi Pemerintah yang merupakan tantangan pemerintah dalam mengelola SDM aparatur.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.


Facebook